Arah kebijakan keuangan desa
PILAR PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan, kebijakan keuangan desa menjadi instrumen strategis yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan desa tidak hanya berperan sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai pendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Berikut ini adalah arah kebijakan keuangan desa Peruan Dalam yang mencerminkan komitmen terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat desa.
Arah Peningkatan Ekonomi Masyarakat
Salah satu fokus utama dalam kebijakan keuangan desa adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Beberapa arah kebijakan yang diambil antara lain:
Pemerintah desa mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, baik melalui pelatihan, modal usaha, maupun pembukaan akses pasar.
Potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada di desa dimaksimalkan melalui penguatan usaha agribisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Berbagai program sosial dan ekonomi dirancang untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
Masyarakat dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan.
Nilai-nilai lokal seperti gotong-royong tetap dijaga dan menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan pembangunan.
Partisipasi masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
Pengelolaan pendapatan desa diarahkan agar dapat menciptakan kemandirian desa dan mendukung pembangunan. Fokusnya meliputi:
Pendapatan asli desa (PADes) digali dari berbagai sektor seperti hasil usaha desa, retribusi, dan lainnya, dengan tetap melibatkan masyarakat.
Pendapatan desa juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat solidaritas masyarakat.
Pendapatan desa diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik maupun non-fisik yang berdampak luas bagi warga.
Arah Pengelolaan Belanja Desa
Pengelolaan belanja desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Arah kebijakan belanja desa meliputi:
Menjamin kesejahteraan aparatur pemerintahan desa untuk meningkatkan kinerja.
Sebagai bentuk penghargaan atas peran serta BPD dalam pengawasan dan pembentukan kebijakan desa.
Termasuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), inventaris kantor, dan kebutuhan lainnya.
Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa secara efektif dan efisien.
Sebagai simbol identitas dan kedisiplinan aparatur desa.
Untuk mendukung koordinasi dan pelaksanaan tugas luar desa.
Belanja desa juga difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan lainnya.
Seluruh pengelolaan keuangan desa ini dituangkan secara rinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi pedoman resmi pelaksanaan seluruh kegiatan desa dalam satu tahun anggaran. Kebijakan keuangan desa merupakan cerminan dari arah pembangunan desa yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, desa diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya.